Oleh H. A. Darwin Ruslinur. SE, MM.*
SEJAK Reformasi 98, Indonesia sepakat demokrasi untuk memilih para pemimpinnya. Munculnya fenomena calon tunggal atau melawan kotak kosong tentu saja menjadi ancaman bagi cita-cita reformasi sekaligus potret lemahnya sistem politik dan demokrasi kita.
Para pengamat politik mulai ramai membedah fenomena tersebut dari sudut pandang keilmuannya setelah muncul gerakkan pilih kotak kosong. Ada yang melihat hal itu bagian dari demokrasi ada juga yang mengatakan sebaliknya.
Sebagai praktisi politik, saya melihat jika benar semakin marak fenomena melawan kotak kosong maka demokrasi kita dalam ancaman. Pemilihan kepala daerah tanpa lawan atau melawan kotak kosong bagian dari tak sehatnya politik saat ini.
Parpol telah gagal membangun kepercayaan dan elektabilitasnya di mata masyarakat. Sejatinya, kekuasaan bukan bicara soal kalah atau menang semata, tetapi sejauhmana kemampuan parpol mengambil hati rakyat.
Karena, dari perspektif partai politik (parpol), salah satu fungsi utama partai politik adalah menyiapkan kadernya sendiri untuk siap bertarung dengan lawan politik di gelanggang demokrasi. Tak punya calon sendiri, kemane aje lu?
Seharusnya, parpol selalu siap dengan jagoannya. Bukan malah antarpartai bisik-bisik, berunding, deal-dealan dibumbui berbagai intrik politik untuk menggiring satu calon kepala daerah saja. Tujuannya satu, kepentingan.
Fenomena ramainya wacana kotak kosong gambaran demokrasi sedang meriang saat ini. Karenanya, bila ada calon yang ikut kontestasi melawan kotak kosong kalah, alih-alih jadi kepala daerah, cakadanya bakal menanggu malu.
*
1. Jurnalis Senior Lampung.
2. Wakabid Infokom DPD PDIP Lampung (2005-2010 dan 2010-2015).
3. Ketua Komisi IV DPRD Lampung (2009-2014).
4. Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian Koridor Lampung Online.
-