Oleh Muzzamil*
PASCAPENYERAHAN surat rekomendasi pencalonan B1KWK dari DPP Partai Demokrat yang 'pecah telur' diberikan langsung sepaket kepada pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur (bacagub-bacawagub) Lampung 2024-2029, Rahmat Mirzani Djausal (RMD) - Jihan Nurlela, kini praktis tersisa 39 kursi perahu politik dari total 85 kursi DPRD Provinsi Lampung, yang belum benderang bakal melayarkan siapa.
Saudagar politik Pilgub Lampung, yakni DPP empat parpol nasional peserta Pemilu 2024 bakal parpol pengusung tersisa: PDI Perjuangan (13 kursi) bakal pengusung bacagub/bacawagub Umar Ahmad, Partai Golkar (11 kursi) bakal pengusung bacagub Arinal Djunaidi, PAN 8 kursi, dan PKS 7 kursi.
Publik awam menstigma sebagai bermacam: lelet, lembon, takut salah orang, kebanyakan pertimbangan, maen di ujung, menggunting dalam lipatan, lain sebagainya; publik politik Lampung mengacung: penuh kalkulasi, amat sangat berhati-hati, detail membaca peta bergerak, dengar apa kata kartel dan oligarki, pun lain sebagainya. Semua berkelindan.
Sebuah fenomena jamak, menghitung hari jelang masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (paslonkada) peserta Pilkada Serentak 2024 di total 37 kantor KPU Provinsi minus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 415 kantor KPU Kabupaten, 93 kantor KPU Kota se-Indonesia, pada 27-29 Agustus 2024 mendatang.
Dari unsur penyelenggara, Ketua KPU RI, M Afifuddin saat membuka Rakornas Persiapan Penerimaan Pendaftaran dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Gelombang II (21 KPU Provinsi) di Jakarta, Rabu (14/8/2024), bahkan kembali menginjeksi garis bawah, bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada unsur pelaksana, secara sloganistis 'KPU Melayani' bukan hanya melayani pemilih memberikan hak suara, tetapi juga melayani peserta Pemilu dan Pilkada dalam hal ini paslonkada.
Afif, berharap KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat mengelola tahapan penerimaan pendaftaran paslonkada dengan profesional dan proporsional.
Rakornas, usaha KPU beri pembekalan teknis penerimaan paslonkada, bisa jadi dasar dari output Pilkada. Karena itu Afif menekankan prinsip kekompakan dan berbagi peran.
Balik ke praktis itu tadi, kemana bandul politik PDI Perjuangan, PAN, dan PKS, setelahnya? Membeku, mencair, mencari?
PDI Perjuangan, sekuat banteng, bersikukuh masih dengan menggadang usung jagonya, Umar Ahmad, sebagai bisa bacagub bisa bacawagub. Demikian kekira pemahaman awam terkait kontroversi sejenak surat tugas dia dari DPP PDI Perjuangan tarikh 3 Juli lalu.
Tayangan YouTube PDI Perjuangan di gawai publik Lampung, sebagian bak jadi ladang pelampiasan kekecewaan sejenak tatkala belum ada kata Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur Lampung, turut disebut dibacakan diterakan di layar monitor kantor DPP Menteng, saat Megawati Soekarnoputri umumkan 13 cakada atau paslonkada Pilgub. Lampung cuma ter-umumkan, bacabup Way Kanan Resmen Kadapi, saja.
Sandang status parpol nasional peserta Pemilu 2024 pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dengan torehan 16,71 persen suara, parpol nasional pemenang Pileg tiga kali berturut-turut sejak 2014, 2019 dan 2024 alias hattrick, plus, parpol pemenang kedua Pileg 2024 tingkat Provinsi Lampung, PDI Perjuangan di Lampung harusnya pede.
Tak harus kalah mengalah, tetap me-leading isu arus utama terkait dinamisasi konfigurasi Cocoklogi penjajakan demi penjajakan politik pencalonan paslonkada. Sampai di sini, ada misteri politik tersendiri, selain misleading komunikasi politik yang dicitrakan baik. Ini.
PDI Perjuangan Lampung mesti diingatkan ada proses kurang mengenakkan sebelum, belajar amat sangat teramat mahal dari studi kasus kekurangsolidan antara fungsionaris partai dengan cagub usungan Herman HN pada Pilgub Lampung 2018.
Ada jarak, ada sekat, antara partai dan timses kala itu, entah ulah apa, tah lagi lantaran apa.
Faktor energi terkuras dan efek kalah perang setelahnya: Pileg-Pilpres 2024 lalu semestinya telah paripurna proses mitigasinya dalam pengancahan Pilgub Lampung. Yang alot ini. Dan dengan menafikkan konfigurasi politik senada di level kabupaten kota yang relatif lebih ajek lebih dinamis, karena mengakarnya.
Dalam derajat tertentu, PDI Perjuangan dalam hal Pilgub Lampung 2024 ini ulah faktor ultra hati-hati menjadikannya tak lagi seksi.
Poros baru kekuasaan politik hingga 2029, seiring kian dekat usainya transisi politik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Kep tangan pemerintahan baru Prabowo-Gibran, dalam hal ini poros bacagub Lampung Gerindra, Rahmat Mirzani Djausal (RMD), gantian seksi.
Seksi, mulai dari obrolan warung soto, sampai pada perbincangan hangat seputar angle para pewarta foto. Seksi, mulai dari debat kusir siapa bacawagub terpilih terlayak dia, sampai pada pertukaran informasi agenda demi agenda sosialisasi pencalonan dia.
Disaripatikan, mereka: barisan pendukung, dari yang jengkel, bosan, gabut, galau sampai sedih politik tak berkesudahan bagi yang "mejah Gesang ndherek Megawati", rada bahaya juga kekalau akumulasi gerundelan mereka bertahta mewujud seketika menjadi, gerombolan, kecewa. Lantas, balik arah. Nah. Apalagi, pakai embel-embel, diam-diam.
Kuat kesan, PDI Perjuangan gamang politik. Untuk sekadar mendeklarasikan ulang Umar Ahmad sebagai bacagub, lantas roadshow politik ke sesama yang belum benderang, siapa mencalonkan siapa. Adakah berjodoh. Bosan juga dengar, wait and see, apa kata DPP dan seterusnya. Komunikasi gaya usang!
Ilustrasi ini, bukan marah-marah, tetapi inilah sebagian kecil potret suasana kebatinan para pendukung partai dan bacagub usungannya. Pede aja lagi, soal berlayar taknya itu bonus.
Patut disayangkan andai gegara ego gelintir elit partai, berimbas dukungan hangus.
Selaku pemilik kursi terbanyak kedua, atau dikerucutkan sebagai pemilik kursi terbanyak di antara dua parpol sejawat PAN dan PKS, memang dihadapkan pada situasi sulit, turut jua menyulitkan pengerucutan pengancahan.
Selain sekat ideologi politik, kubuisme politik dimana PDI Perjuangan punya riwayat khusus terhadap kedua partai kendati dalam banyak pengalaman koalisi Pilkada Serentak sejak gelombang pertama 2005 silam. Nun, semua mesti dikerucutkan.
Masih ingat, bersama PDI Perjuangan, PKS tercatat pula sebagai bagian gabungan parpol pengusung Jokowi saat pertama kali mencalonkan diri sebagai Walikota Solo pada Pilwalkot Solo 2005?
Kalau kejauhan, PDI Perjuangan dan PKS juga menjadi sekutu utama Pilbup Tanggamus Lampung mengusung Bambang-Sujadi pada Pilbup 2007 dan Pilbup 2012?
Dalam hal ini, ujaran sepintas kocak tetapi banyak benarnya dari seorang Ahmad Mufti Salim, ya, Ketua DPW PKS Lampung, bahwa "kawin paksa itu gak enak", tetap ditimbang.
Singkat cerita, jika PDI Perjuangan Lampung daratkan rekor koalisi dengan PKS (20 kursi), secara beriringan syukur bersamaan Partai Golkar daratkan B1KWK bareng PAN (19 kursi), maka tiga paslonkada Pilgub Lampung 2024 bisa telak berlayar.
Sesederhana itu insight politik rakyat hari ini, memandang ya sudah kalau tak mau ada calon tunggal melawan kotak kosong. Bicara. Ditengah gejolak dunia, ditengah daya beli tergerus (downtrading) menurun, ditengah himpitan sekaligus harapan.
Wahai para syahbandar: Ketum Megawati dan Ketua Sudin, Plt Ketum Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua Arinal Djunaidi, Ketum Zulhas dan Ketua Irham Djafar Lan Putra, serta Presiden Akhmad Syaikhu dan Ketua Ahmad Mufti Salim, kuylah, ngobrol.
* Kontributor Helo Indonesia
-
