Oleh: Dr Benny Susestyo
DALAM sejarah perjalanan politik Indonesia, nama Megawati Soekarnoputri tak bisa dipisahkan dari berbagai tonggak penting demokrasi dan reformasi. Sebagai anak Proklamator Bung Karno, Megawati bukan hanya mewarisi darah pejuang, tetapi juga jiwa yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
Sosok Megawati menjadi simbol reformasi, terutama setelah peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli), yang menjadi titik balik dalam perjuangan demokrasi di Indonesia. Tanpa Megawati, revolusi mental dan reformasi mungkin tidak akan terwujud.
Megawati Soekarnoputri lahir pada 23 Januari 1947, sebagai putri pertama dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Dalam masa kecilnya, Megawati tumbuh dalam lingkungan yang sangat politis, di mana ayahnya, Soekarno, adalah tokoh sentral dalam kemerdekaan dan presiden pertama Indonesia.
Pendidikan politik Megawati dimulai sejak dini, karena dia menyaksikan langsung bagaimana ayahnya memimpin negara dalam masa-masa penuh tantangan. Perjalanan politik Megawati dimulai pada era 1980-an ketikadirinya terjun ke dalam panggung politik dengan bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Di tengah tekanan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, Megawati mulai menunjukkan keberaniannya. Pada tahun 1993, dia terpilih sebagai Ketua Umum PDI, menggantikan Soerjadi. Pemilihannya sebagai Ketua Umum PDI tidak hanya menandai kebangkitan PDI, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin oposisi.
Puncak perjuangan Megawati terjadi pada peristiwa 27 Juli 1996, yang dikenal sebagai Kudatuli. Pada hari itu, kantor pusat PDI di Jakarta diserbu oleh kelompok pro-pemerintah yang ingin menggulingkan kepemimpinan Megawati. Serangan ini menyebabkan kerusuhan besar dan beberapa orang kehilangan nyawa.
Namun, peristiwa ini juga menguatkan posisi Megawati sebagai simbol perlawanan terhadap rezim otoriter Soeharto. Peristiwa Kudatuli menjadi titik balik penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Megawati menunjukkan keteguhan dan keberaniannya, tidak menyerah pada tekanan dan intimidasi. Keberaniannya menginspirasi banyak orang, terutama kalangan mahasiswa dan aktivis, untuk terus memperjuangkan demokrasi dan reformasi.
Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Megawati memainkan peran penting dalam proses ini. Sebagai Wakil Presiden di bawah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati terlibat dalam upaya untuk memperbaiki sistem politik dan hukum di Indonesia.
Ketika Gus Dur diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, Megawati kemudian dilantik menjadi Presiden ke-5 Indonesia. Sebagai presiden, Megawati menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk krisis ekonomi dan politik.
Namun, dia berhasil memperkenalkan beberapa reformasi penting. Salah satu pencapaiannya yang paling signifikan adalah pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Langkah ini penting untuk memperkuat kontrol sipil atas militer dan mencegah campur tangan militer dalam urusan politik.
Megawati juga memperkenalkan pemilu presiden langsung, yang memberikan rakyat hak untuk memilih presiden mereka secara langsung. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Selain itu, dia juga membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menjadi lembaga penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Revolusi Mental
Megawati sering kali berbicara tentang pentingnya revolusi mental, konsep yang diwarisi dari ayahnya, Bung Karno. Revolusi mental adalah tentang mengubah pola pikir dan mentalitas masyarakat agar menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan tidak mudah terjajah oleh kekuatan asing atau internal yang korup.
Putri proklamator itu percaya bahwa revolusi mental adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang berdaulat dan negara yang kuat. Dalam berbagai pidatonya, Mbak Mega selalu menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan moralitas dalam politik. Ia mengingatkan bahwa pemimpin harus memiliki nilai-nilai keutamaan (arate) dan tanggung jawab moral.
Menurutnya, politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang melayani rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan umum. Megawati dikenal sebagai sosok yang konsisten dan setia terhadap konstitusi, meskipun harus melalui jalan penderitaan. Keberanian dan keteguhannya tercermin dalam pidato-pidatonya yang sering mengutip tokoh-tokoh dunia dan pemikiran filsafat.
Megawati bukan hanya seorang politisi, tetapi juga seorang filsuf yang berbicara tentang kebenaran tanpa menutup-nutupi. Ketika kekuasaan menyimpang dari konstitusi, dengan tegas dia menyuarakan kebenaran, meskipun sering kali tidak mengenakkan bagi mereka yang berkuasa.
Kepada kita, Megawati mengajarkan bahwa demokrasi yang sehat harus berlandaskan pada konstitusi yang kuat. Konstitusi adalah fondasi yang menjaga agar kekuasaan tidak menyimpang dan tetap pada jalurnya. Dalam berbagai kesempatan, Megawati selalu menekankan pentingnya menghormati dan menjalankan konstitusi dengan konsisten. Hal ini terlihat jelas dalam upayanya memisahkan Polri dari TNI dan menyelenggarakan pemilu presiden langsung, langkah-langkah yang memperkuat demokrasi dan transparansi dalam pemerintahan.
Salah satu tantangan besar dalam menjaga demokrasi adalah fenomena populisme. Populisme sering kali menggunakan jargon anti-kemapanan dan pro-rakyat untuk menarik dukungan. Namun, program-program yang diusung populis sering kali tidak realistis dan hanya mempermainkan harapan rakyat. Ini mengakibatkan rakyat menjadi korban dari janji-janji yang tidak terpenuhi.
Megawati menyadari bahaya populisme ini dan selalu menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki keutamaan (arate) dan tanggung jawab moral. Populisme politik menjerumuskan rakyat miskin menjadi korban dari cara-cara berpolitik yang manipulatif. Kampanye populis sering kali memanfaatkan emosi dan ketidakpuasan rakyat tanpa menawarkan solusi yang nyata dan berkelanjutan. Megawati mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan nalar demokrasi. Dalam demokrasi yang sehat, rakyat memilih pemimpinnya berdasarkan rekam jejak yang baik dan tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka.
Pilkada
Untuk menghadapi tantangan populisme dan kapitalisme dalam Pilkada serentak yang akan datang, penting untuk meningkatkan pendidikan politik di kalangan masyarakat. Organisasi memiliki peran strategis dalam mendidik pemilih agar tetap menjaga akal sehat mereka. Pemilih harus diajarkan untuk memilih sesuai dengan moral, nilai, dan kewarasan politik, bukan sekadar terpengaruh oleh janji-janji manis yang tidak realistis.
Salah satu ciri khas dari kepemimpinan Megawati adalah sikapnya yang tidak kompromi terhadap kekuasaan yang cenderung menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Megawati selalu menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan harus selalu berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi dan hukum.
Ketika kekuasaan berpotensi untuk disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, Megawati tidak segan-segan untuk menentang dan menyuarakan kebenaran.
Sikap ini terlihat dalam berbagai kontroversi politik dan konstitusional yang terjadi selama karier politiknya. Misalnya, dalam kasus pemecatan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati memilih untuk mengikuti prosedur konstitusional dengan meminta sidang istimewa MPR untuk mengambil keputusan, meskipun hal ini menuai kritik dan perdebatan di kalangan publik.
Seorang pemimpin yang tidak hanya berfokus pada kekuasaan tetapi juga pada moralitas dan filsafat politik, Megawati percaya bahwa kebenaran harus diungkapkan tanpa penutupan, meskipun hal ini sering kali tidak menyenangkan bagi mereka yang berkuasa atau memiliki kepentingan politik tertentu.
Pemikiran filsafatnya memberikan dimensi tambahan pada kepemimpinannya, dengan menempatkannya sebagai sosok yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan intelektual dalam menjalankan kepemimpinan.
Megawati percaya bahwa politik harus dipandu oleh prinsip-prinsip moral dan etika, dan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada nilai-nilai moral yang tinggi.
Selama perjalanan politiknya, Megawati menghadapi berbagai tantangan yang tidak jarang memaksa dirinya untuk mengambil keputusan sulit dan kontroversial. Salah satu tantangan utama adalah menghadapi tekanan dari kelompok kepentingan politik dan ekonomi yang kuat di dalam dan luar negeri.
Tekanan ini sering kali bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik atau menggoyahkan prinsip-prinsip demokrasi yang ditegakkannya. Megawati juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan persatuan nasional di tengah konflik dan perbedaan yang kompleks di Indonesia. Pengelolaan berbagai konflik internal, termasuk separatisme di beberapa wilayah, merupakan ujian nyata bagi kepemimpinannya dalam memastikan keutuhan negara dan mewujudkan perdamaian serta rekonsiliasi.
Megawati percaya bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada kekuatan politik tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat sipil dan pendidikan politik yang kuat.
Pendidikan politik juga menjadi prioritas bagi Megawati, yang percaya bahwa masyarakat yang terdidik politiknya akan menjadi pilar utama dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia. Dia mendukung berbagai inisiatif pendidikan politik, termasuk program-program pendidikan formal dan informal yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya demokrasi, hak-hak warga negara, dan kewajiban partisipasi dalam proses politik.
Megawati Soekarnoputri adalah sosok yang teguh dan konsisten dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia. Dari perjuangannya dalam menghadapi rezim otoriter Orde Baru hingga kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia, Megawati telah menunjukkan ketegasan moral dan keberanian politik yang menginspirasi banyak orang.
Warisannya sebagai pemimpin yang tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak untuk kepentingan rakyat dan keadilan sosial akan tetap hidup dan memberi inspirasi bagi generasi-generasi mendatang dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Megawati bukan hanya seorang politisi, tetapi juga seorang negarawan dan filsuf yang berbicara tentang kebenaran dan nilai-nilai luhur.
Pidato-pidato Megawati sering kali menjadi refleksi yang mendalam tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan konstitusi yang kuat dan independen. Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPK harus dijaga agar tetap independen dan tidak diintervensi oleh kekuasaan. Megawati juga mengingatkan bahwa reformasi belum selesai.
Kita masih harus terus berjuang untuk memperbaiki mentalitas dan menjalankan revolusi mental yang diajarkan oleh Bung Karno. Revolusi mental adalah tentang mengembalikan keyakinan kita sebagai orang-orang merdeka, bukan sebagai orang-orang terjajah.
Megawati adalah sosok seorang ibu, yang pemikirannya sangat mendalam, kontekstual, dan tindakannya yang konsisten menegakkan konstitusi telah mengilhami banyak orang untuk terus berjuang demi mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.
Penulis, Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute dan pakar ilmu komunikasi politik
