Oleh Iman Untung Slamet (Jiun)*
SEJARAH mencatat pada tanggal 13 Mei 2004 seorang warga negara Indonesia dari Lampung, Alzier Dhianis Thabrani (ADT) menggugat pembatalan pelantikan dirinya sebagai gubernur terpilih Lampung ke PTUN Jakarta.
Hasilnya, PTUN Jakarta mengeluarkan putusan No.010/PEN.M/2004/PTUN-Jkt yang menyatakan tidak sah SK Mendagri atas pembatalan dirinya sebagai gubernur dan keluarnya SK pemilihan ulang gubernur di Lampung.
Bahkan, Mahkamah Agung RI memutuskan sah hasil pemilihan Gubernur Lampung. Putusan Mahkamah Agung RI No. 437 Tahun 2004 menangkan ADT sampai inkracht van gewijsde.
Namun, hingga menunggu 20 tahun lebih, pemerintah tak kunjung memenuhi hal konstusi ADT hingga kini. Sampai akhirnya, PTUN Jakarta membuat surat agar Pemerintah mengeksekusi hak konstitusinya ADT.
Pada Pemilihan Gubernur Lampung oleh DPRD Lampung tahn 2002. ADT yang berpasangan dengan (alm) Anshori Yunus berhasil mendapatkan suara terbanyak dan menang.
Namun, kenyataan berkata. Lain. Presiden Megawati, saat itu, membatalkan hasil pemilihan dan bahkan menetapkan harus ada pemilihan ulang.
Tentu saja ADT melawan dan berusaha mendapatkan haknya sebagai pemenang proses pemilihan gubernur Lampung kala itu yang meman sudah sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku.
Berbagai langkah dilakukan baik melalui mekanisme lobi politik maupun lembaga hukum yang sah. Gelek segalo jurus, sampai ada yang berpendapat pesimis seperti itu.
Hak seorang warga negara terabaikan. (bagaimana tuntutan hak hak warga negara lainnya yang kehidupannya menjadi tak layak yang hanya disuarakan melalui mimbar bebas di jalanan maupun melalui lembaga lembaga nonpemerintahan atau nonnegara? Ini keputusan lembaga tinggi negara lho.
Lalu bertemulah 13 Mei 2024 kemarin, ADT kembali mempertanyakan hak konstistusinya melalui PTUN Jakarta. Dan hasilnya sampai hari ini lembaga negara yang mengatur regulasi pemerintahan daerah Kementerian Dalam Negeri RI agaknya bijak bersikap. Kedua pihak bermusyawarah, ADT dan Kemendagri RI.
Dua kali ADT memakai tanggal 13 Mei, dan ini yang menarik sehingga aku mau menulis ini. Sebenarnya ikut senang juga karena 13 Mei adalah tanggal kelahiranku, bahkan pak Mahfud MD juga berkelahiran dan buat yayasan nirlaba dengan nama 13- 5.
Bahkan barangkali Napoleon Bonarpate, kaisar Prancis pun pecah perjakanya di malam 13 Mei atau 13 Mei malam. Atau jangan jangan ADT sendiri waktu dikihtan tanggal 13 Mei ha ha ha.
Tapi terlepas itu, 13 Mei memang unik, sebab bila pakai cocokologis 13 Mei adalah 9 dan itu Qiu, angka tertinggi.
Apakah langkah ADT di tanggal 13 Mei itu bener bener Qiu? Setelah bertemunya ADT dan Kemendagri, Kamis 6 juni 2024 kemarin, kini bola ada di tangan kepala negara kepala pemerintahan atau Presiden.
Di penghujung periode kedua Jokowi sebagai presiden, perintah PTUN Jakarta agar segera mengeksekusi hak ADT sebagai gubernur Lampung.
Sekiranya Presiden ingin benar benar bijak sebagai lembaga pemerintahan dan negara yang paling tinggi alias qiu, keputusan lembaga tinggi negara Mahkamah Agung RI harus dijalankan, sepahit dan sesusah apapun itu karena itu konsekuensi logis bernegara dan berpemerintahan.
Dan ini juga meminimalis tudingan tudingan terhadap presiden yang sempet dibiang absolut kekuasaan saat proses pilpers kemarin.
Ternyata Jokowi membayar utang konstitusi dari tiga presiden sebelumnya, dan wajar bila ADT menyebutnya kemarin di kemendagri, legacy Jokowi sebagai "Bapak Demokrasi", karena membuat keppres yang merupakan utang konstitusi dari sebuah produk perbuatan demokrasi: pilgub lampung.
Protes pasti menyeruak banyak, bikin gampang aja masa jabatan ADT sebagai Gubernur Lampung periode bayar utang konstitusi sejak Keppres ditandatangi sampai dengan ada kegiatan pilgub Lampung selanjutnya.
Amanlah itu, utang terbayar, para politisi cagug cawagub Lampung tetep terus sosialisasi, dan warga Lampung everybody happy karena pegang kartu qiu 13-5. Tabikkk puuun, khilu maaf bila kurang berkenan.***
* Jurnalis
-
