oleh: Noorhalis Majid *)
Kalau tidak ada upaya sungguh-sungguh belajar dan mengambil hikmah dari kecurangan serta kelicikan Pileg dan Pilpres, besar kemungkinan drama itu akan terulang pada perhelatan Pilkada.
Boleh jadi Pilkada juga akan “mempertuhankan” duit. Siapa paling banyak duitnya, dialah yang berpeluang memenangkan Pilkada. Tidak memberi peluang pada orang yang memiliki kompetensi, pengetahuan, pengalaman, jejak rekam, integritas, padahal yang seperti itulah semestinya dapat menjamin terjadinya perbaikan tata kelola pemerintahan menuju kesejahtraan bersama.
Memang “kewarasan” Pilkada dihambat oleh dua hal, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Miskin tidak sekedar materi berupa kekurangan sandang dan pangan, tapi juga miskin mental, yang sejak dalam pikiran sudah tertanam bahwa Pemilu atau Pilkada, merupakan kesempatan menerima amplop, sembako, bakul dan segala hal yang dapat membeli kebebasan memilih.
Begitu juga dengan kebodohan, menyebabkan enggan berpikir, tidak mau bertanggungjawab, bahkan tidak peduli pada apa yang akan dipilih. Sehingga siapa saja yang memberi uang, kepadanya suara diberikan.
Dan yang lebih parah, bila justru penyelenggara juga mengidap penyakit tersebut, kemiskinan mental dan kebodohan. Dengan penyakit itu, mudah baginya melupakan integritas, memanipulasi prinsif kejujuran, dan menghianati komitmen keadilan.
Siapa pun yang “waras”, pasti mengingikan Pilkada dengan biaya mahal dan menguras segala perhatian ini, berlangsung dengan baik, tidak ada kecurangan, mengusung prinsif kejujuran dan keadilan. Sehingga yang terpilih, benar-benar terbaik dari semua yang baik.
Gerakan “mewaraskan” Pilkada ini, mesti dilakukan semua pihak, mulai dari partai politik, peserta perseorangan, penyelenggara, aparat dan birokrat, akademisi, kelompok masyarakat sipil, media masa, dan warga pemilih. Agar hasilnya tidak mengecewakan, dapat membawa perubahan.
Sebaliknya, bila gerakan tersebut tidak dilakukan, jangan menyesal terjadi drama pengulangan kecurangan yang sama, bahkan lebih dahyat melebihi Pileg dan Pilpres.
*) mantan Ketua Ombudsman Kalsel