Oleh Gugron Aziz Fuadi
BARU-BARU ini di berbagai media, kita melihat ada persiden yang menyediakan kebutuhan sembako di depan Istana dan ditunggui oleh beberapa menteri. Apa tujuannya, kurang jelas. Mungkin agar terlihat sebagai orang yang dermawan dan welas asih. Meskipun tidak sedikit yang mengatakan norak.
Disebut norak, karena sesungguhnya dia sedang mengekspose kegagalannya dalam mensejahterakan rakyat dan rakyat miskin tidak terentaskan. Disebut norak juga karena kerjaan seperti lebih tepat dan efektif dilakukan oleh kepala desa/lurah atau ketua RT, bukan kerjaan persiden dan menteri.
Selain norak, hal tersebut juga menumbuhkan dan melanggengkan mental mengemis, mental menerima bukan mental memberi, mental miskin bukan mental kaya. Padahal, judul awalnya "Revolusi Mental".
Membagikan bansos di depan Istana dalam sejarah sangat erat dengan munculnya pengemis. Kita tahu asal-usul kata pengemis tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan Pakubuwono X, Raja Kesunanan Surakarta yang dikenal dermawan.
Setiap Kamis sore, Beliau keluar Istana untuk bertemu dan melihat kondisi rakyatnya. Sepanjang jalan dari Istana sampai ke masjid berjejer di kanan kiri jalan, rakyat jelata yang ingin menerima sedekah dari Raja.
Disebut sedekah, Raja membagikan hartanya, bukan APBN yang diklaim sebagai hartanya.
Para rakyat jelata yang akan pergi untuk menerima sedekah raja itu, kalau ditanya, mau kemana, mereka menjawab, mau ngemis. Penyederhanaan dari kata Kemis atau kemisan.
Akhirnya, dari kegiatan ini, istilah untuk meminta minta disebut ngemis. Meskipun dilakukan bukan pada hari Kamis saja. Dan akhirnya sekarang mengemis menjadi profesi atau menjadi mental rakyat yang dipelihara oleh para elite politik untuk kepentingan pemilu, pilpres dan pilkada.
Pada Pemilu 1999 dan 2004, pemilu relatif masih bersih dari politik uang dan sembako. Belum ada ungkapan nomor piro wani piro. Ungkapan ini mulai muncul saat pilkada langsung pada 2005 dan terus berkembang saat para pemilik modal terjun kedunia politik.
Dan terbukti, meskipun minim pengalaman politik dan pemerintahan, para pemilik modal bisa menenangkan pilkada. Maka masuklah kita pada era isi tas lebih penting dari pada kapasitas. Sehingga KKN diera ini tidak kalah dari masa Orde Baru.
Sebenarnya ada larangan mengemis yang termuat pada Pasal 504 KUHP, yaitu barang siapa mengemis di muka umum diancam pidana kurungan paling lama enam minggu.
Selanjutnya pada Pasal 504 ayat 2 KUHP, disebutkan pengemisan yang dilakukan tiga orang atau lebih diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan.
Hanya memang tidak ada yang mengatur larangan atau ancaman bagi pemelihara mental pengemis.
Presiden, menteri dan kepala daerah seharusnya malu bila harus membagikan bansos atau mengadakan pasar murah. mensejahterakan rakyatnya.
Dan pengadaan pasar murah sesungguhnya menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengendalikan harga. Terutama harga kebituhan pokok.
Tapi yang terjadi sekarang adalah para pejabat tersebut merasa hebat bila bisa membagikan bansos, merasa sukses bila bisa mengadakan pasar murah.
Maka dari itu, kita bisa menyaksikan betapa para pejabat itu bisa tersenyum bahagia saat membagikan bansos dan memberikan sambutan pembukaan pasar murah. Padahal seharusnya malu.
Dasar dung-dung, kata Rocky Gerung.
Semoga pemilu dan pilpres nanti melahirkan para wakil rakyat dan presiden yang kapasitasnya mumpuni dan mencintai rakyatnya. Bukan mereka yang memelihara mental miskin dan pengemis yang mengandalkan isi tasnya.
Nabi Saw bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya’.”
(Hr. Bukhari-Muslim)
Rasulullah saw bersabda:: Barangsiapa meminta-minta, sedang ia mempunyai kecukupan, maka ia datang di hari kiamat dengan wajah yang tercakar-cakar.”
(Hr. Ahmad; Shahih al-Jami’: 6255)
Wallahua'lam bi shawab.
(Gaf)
-