HELOINDONESIA.COM - Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI, Sahwan, S.H., M.H., secara resmi membuka acara Konsolidasi Tingkat Banding untuk pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2026 di Batu, Malang, Senin (5/8/24).
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana kebutuhan barang milik negara yang akan menjadi dasar pengusulan anggaran bagi Mahkamah Agung.
Dalam sambutannya, Sahwan mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk berkumpul di Batu, Malang, yang dikenal dengan suasana yang sejuk dan tenteram.
Baca juga: Dua Pemotor Tabrakan Terpental Luka Serius
Ia menekankan pentingnya acara ini dalam upaya pengembangan pengadilan di wilayah Jawa, khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana.
“Kami sangat senang dan bangga bisa berkumpul di acara konsolidasi tingkat banding ini, yang merupakan momen penting untuk pengembangan pengadilan di wilayah Jawa, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana,” ujarnya.
Acara yang berlangsung selama lima hari ini dirancang untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam proses pengusulan RKBMN melalui aplikasi e-Sadewa.
Baca juga: Truk Sampah Terguling, Unit Lantas Polsek Neglasari Tangani Cepat dan Tertibkan Lalu Lintas
Konsolidasi data usulan dilakukan dengan membandingkan aset yang ada dan data pendukung yang diusulkan oleh pengadilan tingkat banding.
Sahwan juga mengajak seluruh peserta untuk aktif berbagi informasi, masukan, dan pemikiran guna mencapai hasil terbaik yang dapat meningkatkan sistem peradilan dan pelayanan publik di wilayah Jawa.
“Mari kita jalin kerja sama yang baik dan bersinergi dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik negara pengadilan se-wilayah Jawa,” tambahnya.
Baca juga: Lewat Kampung Moderasi Beragama di Tangsel, Pilar Berpesan Jaga Kerukunan di Tengah Keberagaman
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat dari Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, serta perwakilan dari Mahkamah Agung.
Diharapkan, kegiatan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang optimal demi kemajuan sistem peradilan di Indonesia.