HELOINDONESIA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyebutkan program Food Estate yang telah menelan anggaran besar sebagai kejahatan lingkungan mengingat dampak kerusakan ekosistem dan keseimbangan alam.
Karena itu dia mengaku heran program tersebut tetap dilanjutkan. "Padahal program ini gagal dan merusak lingkungan," kata Johan dalam keterangannya, Rabu 23 Agustus 2023.
Jika pemerintah tetap meneruskan program ini, dia memandang pemerintah kurang berpihak pada kepentingan petani dan nelayan dalam urusan ketahanan pangan ini. Padahal kata dia, pemerintah seharusnya mewujudkan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan harus selalu bersumber dari produksi dalam negeri sehingga menciptakan kemandirian pangan nasional.
"Sehingga kita bisa terlepas dari belenggu impor pangan yang merugikan kedaulatan nasional kita,” tegas Johan melanjutkan.
Baca juga: Nanda: Peran Orangtua Penting dalam Perkembangan Balita Secara Holistik Integratif
Dia menyarankan pemerintah seharusnya bisa tidak tutup mata terhadap kondisi dari produksi pangan Indonesia yang semakin merosot setiap tahunnya.
"Contohnya saja, luas kawasan padi secara riil tahun 2020 masih mencapai 439.421 Ha namun pada tahun 2022 yang lalu hanya tercapai 103.280 Ha, kemudian komoditi yang lain seperti jagung dan kedelai yang terus merosot," ungkapnya.
Hal itu, dikatakannya, sangat berbahaya bagi ketahanan nasional. Karena itu dia berharap, tahun depan pemerintah fokus kepada persoalan ketahanan pangan nasional.
Bila perlu, imbuh dia, pemerintah juga diharakan mengalokasikan anggaran untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketahnan riil dalam sektor pangan.
Baca juga: Jangan Biarkan Bayi Alami Stunting dan Anak Sering Nglentruk karena Dehidrasi
Sehingga lanjut dia, ada perlakuan khusus bagi 70 kabupaten/kota yang saat ini berstatus sebagai daerah rawan pangan dan banyak daerah lain yang mengalami kerentanan untuk terjadinya rawan pangan.
"Semoga hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk ketahanan pangan nasional kita” tandas Politisi Fraksi PKS itu.
Food estate berada di bawah beberapa Kementerian seperti Kementan, Kemenhan, KLHK, dan Kemenko Marves, Negara merencanakan food estate.
Progam ini disebut-sebut bakal jadi penopang lahan pangan nadional. untuk menyukseskan program ini, eejak 2020-2023, negara telah menggelontorkan dana triliunan rupiah
Melalui program tersrbut, pemerintah berencana membudidayakan sejumlah komoditas pangan seperti kentang, bawang merah dan bawang putih.
Namun proyek ini dinilai akan mengundang bencana yang besar. Pasalnya, hektaran lahan gambut akan dibabat habis.
