HELOINDONESIA.COM - Kalangan Komisi III DPR mendesak Kepala Korlantas Polri untuk menyampaikan audit atau data terkait dengan permohonan SIM (Surat Izin Mengemudi). Data itu dinilai penting untuk mengetahui kalau ada pemasukan PNBP tahunan dari sektor SIM. Terkait SIM juga diusulkan menjadi SIM sumur hidup.
"Bapak Kakorlantas harus jelaskan kepada kami berapa yang lulus ujian SIM setiap tahunnya, berapa perpanjangan setiap tahunnya,” kata anggota Komisi III DPR Benny K Harman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen pol Firman Shantyabudi, Rabu 5 Juli.
Menurut Benny K Harman, pihak takut kalau Korlantas tidak punya data jumlah pemohon SIM yang lulus, dan pihaknya curiga soal besaran pendapatan dari sektor SIM itu.
“Saya takut gak punya data, atau datanya tidak akurat, sehingga PNBP ini jangankan 7 triliun mungkin 3 kali lipat, saya punya hak untuk curiga jumlahnya jauh lebih banyak, kecuali bapak menunjukkan kepada saya auditnya mana," ujar anggota Partai Demokrat itu.
Baca juga: Anya Geraldine Buka Lowongan Kerja Gajinya 30 Juta Per Bulan, Pelamarnya Bikin Ngakak
Selanjutnya, soal SIM dia mengusulkan agar diberlakukan SIM seumur hidup, bila ternyata tidak terkait PNBP. Dia mengusulkan agar masa berlaku SIM seumur hidup.
Menurutnya, sebaiknya pemberlakuan SIM tidak perlu diperpanjang tiap lima tahun. Benny meminta agar kebijakan itu dievaluasi dengan menjadikan masa berlaku SIM menjadi seluruh hidup.
"Saya senang SIM bukan bagian dari PNBP, bagian pelayanan, tapi kalo itu bagian pelayanan mestinya tidak boleh ada lagi masa berlakunya SIM, harus seumur hidup," ujarnya saat rapat di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu 5 Juli.
Menurut dia, jika memang itu masuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka perpanjangan tiap lima tahun rentan hanya dijadikan alat menghasilkan uang.
Baca juga: Luncurkan Threads Sebagai Saingan Twitter, Zuckerberg Beri Tantangan Langsung Pada Elon Musk
"Kalau setiap lima tahun ya itu kan alat cari duit, jadi kalau bapak konsisten saya dukung hapus itu, SIM satu kali saja ujian, itu kalau mau benar," papar BKH.
Politisi dari Partai Demokrat ini usulan pemberlakukan SIM seumur hidup merupakan upaya menerapkan sistem yang bersih. "Tapi kalau mau cawe-cawe, polisi mau cawe cawe di SIM itu caranya, perpanjang SIM. Cabut itu perpanjang SIM, satu kali dikasih SIM seumur hidup," tandasnya.
Namun, dia juga memperhatikan, untuk uji kelayakan pembuatan SIM di awal maka perlu diadakan tes dengan panduan yang benar dan baik. Hanya saja, dalam cara untuk menjamin kelayakan seseorang mendapatkan SIM, maka upaya itu kata BKH bisa dilakukan dengan ujian pembuatan SIM.
"Tapi kontrolnya adalah ujian tadi, kecuali yang mau ditingkatkan SIM A ke SIM C atau SIM B atau apalagi namanya itu silahkan ujian, soal SIM," tukas dia. (*)
(Winoto Anung)
