bjb Kredit Kepemilikan Rumah
Helo Indonesia

Pemerintah Lakukan Perpanjangan Masa Operasi Modifikasi Cuaca untuk Hadapi Risiko Bencana dan Mendukung Pembangunan IKN

M Ridwan - Nasional
2 jam 25 menit lalu
    Bagikan  
Modifikasi Cuaca-
Ist

Modifikasi Cuaca- - Operasi modifikasi cuaca yang dilakukan tidak hanya dilakukan di Kalimantan Timur saja, tetapi telah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia untuk mencegah terjadinya bencana ketika untuk mengurangi turunnya hujan.

HELOINDONESIA.COM - Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, kendala cuaca dan bencana bisa menjadi penghambat dalam pembangunan IKN.

Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) potensi curah hujan di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di kawasan IKN masih tinggi. Kondisi cuaca yang sedang memasuki musim hujan ini meningkatkan risiko bencana longsor dan banjir.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, untuk menghindari gangguan pembangunan IKN akibat cuaca dan risiko bencana, maka perlu dilakukan OPERASI MODIFIKASI CUACA atau OMC.

Baca juga: Gabungan Polri dan TNI Amankan Kunjungan Paus Fransiskus Selama di Indonesia

Hal tersebut disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Tindak Lanjut Operasi Modifikasi Cuaca di Provinsi Kalimantan Timur, yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK, pada Senin, (2/9/2024).

"Atas usulan kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemprov Kaltim, dan tentu saja dari Kepala Otorita IKN, untuk Operasi Modifikasi Cuaca yang dilakukan BNPB tetap dilakukan," ungkapnya.

Menko PMK menyampaikan, Operasi Modifikasi Cuaca di kawasan IKN akan diperpanjang hingga 12 September 2024. "Setidaknya operasinya berlanjut sampai tanggal 12 September 2024. Hingga target-target pembangunan fisik di IKN bisa tercapai maksimal," kata Muhadjir.

Baca juga: Kementerian PANRB Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas 2024

Lebih lanjut, Menko Muhadjir mengatakan, Operasi Modifikasi Cuaca yang dilakukan pemerintah di IKN adalah upaya untuk meminimalkan risiko bencana sehingga masyarakat tetap aman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik IKN termasuk pembangunan Bandara VVIP dapat selesai tepat waktu.

"Kita harapkan kalau tidak ada bencana banjir dan tanah longsor atau hujan yang tidak bisa dikendalikan itu bisa dicegah maka target bisa dipenuhi," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menjelaskan bahwa di Kalimantan Timur masih tinggi potensi hujan, dan terdapat beberapa titik rawan banjir dan tanah longsor. Sehingga upaya operasi modifikasi cuaca dilakukan supaya hujan tak datang secara deras dan diarahkan ke tempat lain.

Baca juga: Wujudkan Sinergitas, TNI-Polri Laksanakan Apel Gelar Pasukan Gabungan Dalam Rangka ISF 2024 Dan Operasi Tribrata Jaya Tahun 2024

Suharyanto menerangkan, operasi modifikasi cuaca telah dilakukan di kawasan IKN sejak Juli hingga Agustus 2024. Dia menyampaikan bahwa persentase keberhasilan operasi modifikasi cuaca pada Juli mencapai di atas 90 persen dan berjalan baik pada Agustus.

Kemudian, Suharyanto menyampaikan, operasi modifikasi cuaca yang dilakukan tidak hanya dilakukan di Kalimantan Timur saja, tetapi telah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia untuk mencegah terjadinya bencana ketika untuk mengurangi turunnya hujan.

"Sehingga kita menyelenggarakan Operasi Modifikasi Cuaca supaya hujannya tidak datang deras dan bisa dialihkan ke tempat lain. Sehingga tempat yang dikhawatirkan terjadi longsor bisa terkendali," jelasnya.

Baca juga: Tagihan Air Membengkak atau Meteran Bocor? Datanglah ke Gerai Perumda Tirta Benteng di MPP Kota Tangerang

Dalam rapat yang diselenggarakan secara daring dan luring di Kantor Kemenko PMK hadir Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Plt. Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Penjabat Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Kepala BPBD Kalimantan Timur Agus Tianur, Perwakilan Kementerian Pertanian, Perwakilan BPKP, dan Perwakilan Kementerian Keuangan.