HELOINDONESIA.COM -
MEDAN - Gabungan Asosiasi Kontruksi Sumatera Utara dan penggiat dunia kontruksi, secara bersama akan menemui Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan akan menyampaikan kondisi dunia kontruksi di Sumatera Utara yang tidak dalam baik-baik saja.
Adapun Gabungan Asosiasi Kontruksi tersebut DPD GAPEKSINDO Sumut, BPD Gapensi Sumut, DPP Inkindo Sumut, DPD Gapeknas Sumut, DPD Asttatindo Sumut yang bernaung dibawah Kamar Dagang dan Industri yang disingkat (KADIN) yang dibentuk berdasarkan UU No. 1 Tahun 1987 ingin melaporkan keadaan Jasa Konstruksi Sumatera Utara yang sedang tidak baik baik saja, kepada Kementrian PUPR, Kementrian Perhubungan, Kementrian BUMN dan juga kepada Aparat Penegak Hukum Seperti KPK / Kejaksaan RI.
Hal ini disampaikan Sekretaris Gapeksindo Sumut Josua Fereira Pangaribuan kepada wartawan, Rabu 31 Juli 2024 melalui via Handphon. Menurutnya, Pada tahun 2024 ini banyak Kepala Dinas / Pejabat Pembuat Komitment tersadung kasus Korupsi dalam pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi di Sumatera Utara.
Terakhir adalah Mantan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara Ir. BP (Bambang Pardede) yang juga merupakan salah satu aktor dalam penentuan paket pekerjaan Multi Years Contract Jalan Jembatan Provinsi Sumut 2,7 Triliun yang tidak dimenangkan oleh KSO WASKITA-SMK-PIJAR.
"Ini menjadi indikasi kuat bahwa kondisi Pengadaan Jasa Konstruksi Sumatera Utara saat ini semakin terpuruk dan sedang dalam keadaan yang tidak baik baik saja, dimana begitu banyak paket pekerjaan yang berjalan. Namun, tidak berpihak kepada pengusaha lokal, hampir rata pekerjaan baik yang sumber dana nya dari APBN Maupun APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota banyak yang dimenangkan oleh perusahaan dari luar Sumatera Utara."ucapnya.
Lanjutnya, seperti pekerjaan Jalan MYC 2,7 Triliun yang putus kontrak, begitu juga dengan venue PON yang progress nya mengkhawatirkan untuk bisa selesai tepat waktu, pekerjaan lampu pocong yang total lost, pekerjaan Gedung Kejari yang total lost, juga Proyek Strategis Nasional Jalur Kereta Api Besitang - Langsa yg menelan kerugian negara 1,1 Triliun, dan masih banyak lagi Project project konstruksi serupa yang dikerjakan oleh perusahaan luar Sumatera dan pada akhirnya bermasalah dan berakibat pada hukum.
Asosiasi Jasa Konstruksi Sumatera Utara yang bernaung dibawah KADIN Sumatera Utara meminta kepada Kementrian PUPR, Kementrian BUMN, KPK dan Kejaksaan RI untuk memberikan perhatian khusus kepada sumatera utara, karena begitu banyak nya pekerjaan yang sedang berjalan di sumatera utara tapi tidak memberikan efek yang posisif bagi perusahaan Jasa Konstruksi di Sumatera Utara dan kami melihat begitu banyak nya pengaturanpengaturan lelang, sehingga hampir semua paket pekerjaan yang kami sebutkan diatas dimenangkan oleh penawar dengan harga tertinggi.
"Kami juga menduga syarat lelang diatus sedemikian rupa agar perusahaan lokal sumut tidak bisa ikut dalam proses lelang ini. Dan akhirnya banyak perusahaan lokal sumut yang akhirnya harus mati dan harus bangkrut karena tidak mendapat kesempatan yang sama. Dengan kejadian tertangkap nya Mantan Kadis PUPR Provinsi Sumut, maka ini mejadi sinyal bahwa hampir setiap kabupaten kota juga terjadi tindakan indikasi korupsi yang sama, dan bukan tidak mungkin semua paket yang kami sebutkan diatas juga terjadi indikasi korupsi baik dalam proses pemilihan pemenang maupun proses pelaksanaan pekerjaan dan proses pemerikaan nya. "ungkapnya
Sebelumnya digelar pertemuan Ketua Asosiasi Jasa konstruksi dan Konsultansi dengan Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Mutyara, Lismardi Hendra, TM Pardede, Ucok Cardon, Junjungan Pasaribu, Yanuar Mahdi, Harmi Marpaung, beserta Era Muda Pelaksana Konstruksi Sumut, Bang Josh Pangaribuan, Bang Jimmy Simbolon, Bang Bonni L Gaol, Bang Indra Cardon Tobing dll membicarakan tentang Kondisi Usaha di Bidang Konstruksi Sumut yg sdg tdk baik2 saja, dan bagaimana sikap dari para Pegiat / Pelaksana di Bidang Konstruksi Sumut dan mencari solusinya..
