bjb Kredit Kepemilikan Rumah
Helo Indonesia

Kunjungan ke Daerah Pemilihan, Ketua DPD RI Terima Aspirasi Soal Kapal Bekas, Atlet Hingga Pajak

M Ridwan - Nasional
Rabu, 15 Mei 2024 13:15
    Bagikan  
Kundapil,
Ist

Kundapil, - Para pengusaha kapal meminta agar ada kebijakan khusus bagi perusahaan pelayaran yang melayani kawasan Indonesia Timur agar bisa mengimpor kapal dengan usia di atas 15 tahun.

HELOINDONESIA.COM - Beberapa elemen masyarakat menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sedang melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (kundapil) di Jatim, Selasa (14/5/2024).

Ada tiga aspirasi utama yang disampaikan kepada Ketua DPD RI antara lain terkait pelayaran, atlet pencak silat hingga soal pajak.

Tentang pelayaran, para pengusaha pelayaran di Surabaya yang melayani rute Surabaya ke kawasan Indonesia Timur terutama Papua mengeluhkan kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor kapal bekas yang harus di bawah 15 tahun. Hal itu disampaikan oleh Rudi Antonio mewakili pengusaha pelayaran Surabaya.

Menurutnya, para pengusaha kapal meminta agar ada kebijakan khusus bagi perusahaan pelayaran yang melayani kawasan Indonesia Timur agar bisa mengimpor kapal dengan usia di atas 15 tahun.

Baca juga: Jaksa Agung Buka Diklat PPPJ Angkatan 81 Gelombang I Tahun 2024, dengan Tema Jaksa Berakhlak menuju Indonesia Emas

"Kami melalui DPD RI menitipkan aspirasi untuk disampaikan ke pemerintah agar ada kemudahan atau kekhususan bagi kapal-kapal yang melayani Indonesia Timur supaya kami bisa mengimpor kapal bekas dengan usia di atas 15 tahun. Karena ini berkaitan dengan cost yang sangat besar, dan tentunya kerugian bagi kami," ujar Rudi di Gedung Kadin, Jatim.

Dikatakan Rudi, Permendag No 20 tahun 2021 mengatur kapal kargo untuk mengangkut barang dan penumpang dengan usia paling lama 15 tahun saat diimpor.

"Aturan tersebut tidak masuk akal untuk para pengusaha pelayaran apalagi yang mempunyai rute ke Indonesia Timur. Kami mau meremajakan kapal terkendala, sebab kapal usia itu masih produktif dan harganya mahal. Sedangkan kami yang biasa beroperasi di kawasan timur itu berangkat ke sana penuh, balik ke Surabaya lagi kosong," tuturnya.

Menanggapi keluhan itu, LaNyalla menjelaskan aturan tersebut berkaitan dengan keselamatan pelayaran. Saran dia, asosiasi atau perkumpulan pengusaha pelayaran untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke banyak pihak terkait, selain ke DPD RI juga ke DPR RI maupun Kementerian terkait.

Baca juga: Mendagri Imbau Seluruh Gubernur Dukung Pelaksanaan PON XXI

Soal olahraga, LaNyalla menerima aspirasi dari Ketua PSHT Cabang Malang Kota, Hary Setyawan. Kepada LaNyalla selaku Ketua Dewan Pembina PSHT, Hary melaporkan sarana latihan yang masih minim. Padahal hal tersebut perlu untuk mencetak atlet pencak silat khususnya dari PSHT dalam menghadapi berbagai kejuaraan.

"Kami mempersiapkan para atlit dengan baik dan keras, meskipun masih ada kekurangan dengan peralatan latihan," tukas Harry.

LaNyalla dalam kesempatan tersebut berharap PSHT bersinergi dengan banyak pihak, baik instansi pemerintah dan swasta dalam membina sehingga akan muncul bibit-bibit berprestasi.

Terakhir LaNyalla menerima silaturahmi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang, Eko Radnadi Susetio. Kepada Ketua DPD RI, Eko menyampaikan bahwa pihaknya sudah banyak melakukan upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Baca juga: Pelantikan PWI Banten, Hendry CH Bangun Kisahkan Perjuangan Bung Tomo dan Rosihan Anwar

"Kami rutin melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan pun beragam mulai dari asistensi pengisian SPT secara daring, asistensi luring dengan bekerja sama dengan pihak lain seperti kecamatan, menyelenggarakan kelas pajak dan juga mengundang wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk dipandu secara langsung," ujarnya.

LaNyalla yang didampingi Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto dan Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi mendorong agar KPPP Surabaya Karangpilang bisa melakukan sosialisasi kepada para pengusaha yang menjadi anggota Kadin Jatim.

"Para pengusaha di Kadin perlu sekali pemahaman dan pendampingan agar laporan pajak tahunan dan lainnya benar dan tidak terkena denda atau bermasalah secara hukum," tukas dia.(*)