HELOINDONESIA.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia untuk memperkuat perencanaan pembangunan guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Hal ini juga berlaku bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara yang tengah berupaya meningkatkan efektivitas pembangunan di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 di Sahid Bela Hotel, Ternate, Maluku Utara, Selasa (30/4/2024).
Baca juga: Haji 2024, Ada 554 Kloter Jemaah dengan Tiga Bandara Layani Fast Track
"Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia tahun 2045. Untuk itu, daerah diminta berkontribusi dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk mendukung visi tersebut," ungkap Yusharto.
Dia juga menjelaskan, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru yang lebih merata, berkeadilan, ramah lingkungan, serta berkesinambungan. Paradigma tersebut juga semestinya menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di daerah. Daerah, kata dia, dapat memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal guna mendukung pencapaian tujuan nasional.
Baca juga: Alami Libur Panjang Lebaran, PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut
"Tentu saja ini bukanlah tugas yang dapat dilakukan sendiri, butuh keterlibatan semua pihak terkait. Oleh karena itu, ada aspek lain dalam pembangunan daerah, yaitu adanya komitmen kepala daerah hingga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk mewujudkan visi bersama pembangunan daerah," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengimbau Pemprov Maluku Utara melakukan pemetaan isu strategis di wilayahnya untuk ditindaklanjuti, dikembangkan dan dicatat sebagai inovasi. Keberadaan inovasi berbasis potensi lokal ini akan mendukung pembangunan dapat terlaksana sesuai target.
Baca juga: Menko PMK: Penanganan Bencana di Tiga Provinsi Berjalan Baik
Yusharto mengapresiasi pencapaian yang diraih Pemprov Maluku Utara, khususnya dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023 yang menempati urutan ke-15 dari 38 provinsi di Indonesia.
"Kami harap capaian ini dapat terus ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Maluku Utara maupun kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara dapat terwujud dengan baik," pungkasnya.