SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Pergantian Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dari Anwar Usman kepada Suhartoyo yang dihasilkan dengan musyawarah mufakat diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap MK.
Hal tersebut disampaikan hakim MK Prof Dr Arief Hidayat SH MS di sela-sela acara Diskusi Kebangsaan yang diadakan oleh Gerakan NKRI Sehat dengan tema Rejuvenasi nilai demokrasi terhadap penegakan hak asasi manusia berdasarkan negara hukum Pancasila, di Semarang, Jumat, 10 November 2023.
Baca juga: Rawan Penyalahgunaan Alat Negara Oleh Penguasa, Bawaslu Didesak Aktif Dalam Pengawasan
"Kami sudah menghasilkan pimpinan baru, tidak melalui voting itu kan menunjukkan ada soliditas. Harapannya ini bisa memulihkan kembali kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam pemilihan umum," kata mantan Ketua MK itu.
Dia mengatakan masyarakat bisa mempercayai apa yang akan dilakukan oleh pimpinan MK yang baru.
"Kami bersembilan berusaha untuk sebaik-baiknya mengembalikan kepercayaan publik semua. Kami berharap semua pemilihan umum berjalan dengan baik menghasilkan pemimpin yang baik dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak sesuai visi misi negara. Kalau Pemilu berjalan baik ya jelas juga berlangsung damai," katanya.
Sementara itu, dalam diskusi tersebut Prof Arief mengajak semua bangsa Indonesia bisa merawat kesatuan dan persatuan. Pasalnya, Indonesia adalah negara ajaib yang dianugerahi dengan beragam suku, dan bahasa, adat istiadat.
Baca juga: Pemkab Kendal Alokasikan Dana Rp 71 Miliar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
''Saya menyebut Indonesia itu impossible country. Ini negara ajaib. Diciptakan Tuhan dengan pernik-perniknya, banyak kekhasan yang harus kita pertahankan bersama. Banyak suku, agama, tapi terikat dengan dalam satu wadah Indonesia berdasarkan Pancasila. Di negara lain, hanya satu-dua suku tapi geger,'' katanya.
Dia mengatakan, Pancasila adalah harta yang berharga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga harus mewariskannya dan melestarikan nilai Pancasila dalam semua aspek.
Nilai Pancasila
Di bagian lain, Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menambahkan, demokrasi Indonesia harus selalu berkiblat kepada nilai-nilai Pancasila.
"Bukan sekadar nilai yang dihafalkan, tetapi nilai-nilai itu menjadi rasa, menjadi tingkah laku dan ucapan serta perbuatan dalam berbangsa dan bernegara. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, itulah nilai-nilai Pancasila. Semua itu inti demokrasi Indonesia," katanya.
Menurutnya, keadaban demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila bisa dibuat jika ada kerja sama antara pemerintah, pasar, dan masyarakat.
Baca juga: Diberikan Tanda Kehormatan dari Presiden Joko Widodo, Giovani: Kehormatan Bagi Saya
"Semuanya jadi pengawas dari yang lainnya. Sekarang, jika masyarakat malah terbelenggu dan terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, seharusnya kita tidak hanya diam, kita harus mengoreksi, untuk mengembalikan keadaban demokrasi,'' bebernya.
Benny menegaskan masyarakat berhak untuk mengoreksi dan mengintervensi jika dilihat ada penyimpangan dalam penegakan norma hukum.
"Jangan saling salah menyalahkan, sekarang kita didik diri kita dan sekeliling kita untuk menjadi kritis. Jangan sampai kita masuk perangkap dan tidak mampu membangun kekritisan. Selama ada akal sehat dan nalar demokrasi, kita selamat dari kehancuran demokrasi," ungkapnya. (Aji)
