LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Habib Purnomo menilai pemerintah saat ini telah gagal swasembada beras. Di saat mulai musim panen padi raya ( rendeng) saat ini, pemerintah malah impor beras dengan kuota 3,6 juta ton untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri selama 2024
Menurut Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung itu, ironis, negara agraris seperti Indonesia tak cukup mememuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan mengambil langkah solusi jangka pendeknya dengan impor beras.
Bahkan, untuk Indonesia timur, hampir seratus persen masyarakatnya mengandalkan beras impor untuk konsumsi sehari-hari. "Bayangkan bagaimana paniknya masyarakat jika Thailand dan Vietnam melarang ekspor berasnya ke Indonesia," ujarnya.
Sebagai negara agraris, dibandingkan negara tetangga (Thailand dan Vietnam), Habib Purnomo menilai pemerintah telah gagal menciptakan swasembada beras dan pada titik inilah kelemahan pemerintah atas ketergantungan impor beras yang harus segera d carikan solusinya.
"Bukan dengan tanam singkong di Kalimantan dan itu pun gagal," tandasnya kepada Helo Lampung, Rabu (14/3/2024).
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjamin ketersediaan stok dan kestabilan harga beras selama 2024 dengan alasan adanya impor beras dengan total kuota sebesar 3,6 juta ton.
Menurut dia, impor beras itu cukup untuk memperkuat stok sekaligus melaksanakan program-program pemerintah, yakni bantuan pangan untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM), penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), hingga dukungan terhadap penggilingan padi dan distributor dengan penjualan komersial.
"Semuanya itu sudah tetap kita bisa jaga untuk dilaksanakan dan menjaga stok tidak boleh turun dan tidak boleh lebih kecil dari 1 juta ton beras. Itu kita kelola dengan impor dari negara sahabat dan mitra dalam jumlah yang cukup," bebernya.
Bayu mengungkapkan, jutaan ton beras itu hampir keseluruhan diimpor dari negara-negara Asia seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Pakistan dan menyusul India setelah kembali masuk ke pasar internasional.
Lebih lanjut, Bayu menambahkan, Bulog akan terus melakukan pemantauan impor beras dengan kuota 3,6 juta ton selama 2024. Bulog juga akan mempertimbangkan masa panen raya di Indonesia yang terjadi pada Maret hingga Mei mendatang.
"Kita juga harus lihat Maret, April, Mei adalah masa panen sehingga memungkinkan harus berhenti impornya karena mencoba untuk bisa mendapatkan dari dalam negeri," ujar Bayu.
"Namun, mulai Juni hingga Desember itu sudah mulai paceklik lagi. Jadi kami harus mengelola importasi ini dengan urutan waktu yang sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri tadi," tutupnya. (HBM)
-
