HELOINDONESIA.COM - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menegaskan bahwa tambahan anggaran Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Panja Pembiayaan Pendidikan sebesar Rp10,4 triliun akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Tambahan anggaran ini sudah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan program wajib dan prioritas Kemendikbudristek. Salah satu komponen terbesarnya adalah program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, baik itu tunjangan maupun sertifikasi,” urai Mendikbudristek dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (11/9),
Lebih lanjut, Mendikbudristek menambahkan komponen yang tidak kalah penting adalah revitalisasi sarana dan prasarana dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). “Dua hal ini penting untuk peningkatan kualitas universitas kita. Selain itu, dengan dengan BOPTN yang memadai, tekanan untuk peningkatan UKT juga berkurang,” ujarnya.
Baca juga: Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2025
Dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, bahwa tambahan anggaran sejumlah Rp10,4 triliun tersebut dialokasikan untuk sejumlah program dengan rincian sebagai berikut. Pertama, program Sekolah Unggulan yang menargetkan empat sekolah dengan total alokasi sebesar Rp2 triliun. Kemudian, pendanaan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS dan keberlanjutan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan total alokasi sebesar Rp 3.79 triliun, terbagi untuk 1) TPG Non PNS yang menyasar 185.096 orang dengan nilai anggaran Rp3 triliun; 2) PPG on-going dan PPG baru (prajabatan dan dalam jabatan) yang menyasar 503.171 orang dengan nilai anggaran Rp738 miliar; dan 3) program non gelar bagi guru dan tenaga kependidikan (microcredential) yang menyasar 400 orang dengan nilai anggaran Rp11 miliar.
Selanjutnya, pendanaan untuk program Tunjangan Profesi Dosen (TPD), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan sarana prasarana PTN memiliki total alokasi sebesar Rp3.36 triliun, dengan rincian 1) TPD yang menyasar 39.079 orang dengan nilai anggaran Rp172 miliar; 2) BOPTN pendidikan tinggi yang menyasar 76 lembaga dengan nilai anggaran Rp1.17 triliun; 3) sarana dan prasarana PTN yang menyasar 76 lembaga dengan nilai anggaran Rp1.1 triliun; 4) program pembinaan PTS yang menyasar 600 lembaga dengan nilai anggaran Rp300 miliar; serta 5) beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Darmasiswa, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN), dan program non gelar pendidikan tinggi yang menyasar 15.513 orang dengan nilai anggaran Rp612 miliar.
Sarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi (PTV) dan teaching factory SMK memiliki total alokasi sebesar Rp1.25 triliun, yang terbagi untuk 1) sarana dan prasarana PTV yang menyasar 49 lembaga dengan nilai anggaran Rp261 miliar; 2) SMK non Pusat Keunggulan yang menyasar 82 lembaga dengan nilai anggaran Rp41 miliar; 3) SMK teaching factory yang menyasar 1.045 lembaga dengan nilai anggaran Rp434 miliar; 4) BOPTN Vokasi yang menyasar 49 lembaga dengan nilai anggaran Rp216 miliar; 5) pendidikan non gelar vokasi yang menyasar 15.900 lembaga dengan nilai anggaran Rp55 miliar; serta peningkatan dan penyegaran keterampilan Pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang menyasar 3880 orang/7 unit dengan nilai anggaran Rp250 miliar.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, menyoroti Kemendikbudristek sebagai suatu kementerian yang sangat inovatif. Dengan banyaknya terobosan yang diciptakan melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbudristek telah mentransformasikan pendidikan agar lebih merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami ingin berpesan agar Kemendikbudristek memastikan usulan-usulan bagi program prioritas yang mendesak namun belum tertuang di pagu saat ini, termasuk anggaran tambahan, dipastikan untuk diusulkan pada pagu perubahan di masa berikutnya,” ucapnya.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kemendikbudristek yang telah mengelaborasi alokasi penambahan anggaran secara detail. “Kita sudah memproyeksikan terkait kesejahteraan guru dan dosen, sarana dan prasarana perguruan tinggi, program-program vokasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, kami menyatakan persetujuan terkait alokasi anggaran yang telah disampaikan,” urainya.
