LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - - Pemkab Pesawaran kembali menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2024 sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia dalam upaya sistem penjaminan kesehatan daerah.
Disaksikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, penghargaan diserahkan Menko PMK Muhajir Effendi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan diterima Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona di Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Penghargaan UHC Awards diberikan pemerintah Indonesia sebagai pengakuan atas upaya Pemkab Pesawaran dalam mencapai cakupan kesehatan semesta melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona diwakili Kepala Dinas Kesehatan Media Apriliana mengatakan, cakupan JKN-KIS di Kabupaten Pesawaran mencapai 99,92 persen dari total jumlah penduduk pe Agustus 2024.
Dengan rincian peserta program JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBI APBN) sebanyak 294.727 jiwa. Sementara segmen PBI APBD sebanyak 61.087 jiwa. Dan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 25.157 jiwa.
Sementara untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri sebanyak 55.357 jiwa, serta 7.784 jiwa penduduk Kabupaten Pesawaran terdaftar sebagai segmen Bukan Pekerja (BP) atau pensiunan.
"Penghargaan ini tidak hanya membuktikan komitmen Pemkab Pesawaran dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warganya, tapi menempatkan Kabupaten Pesawaran diantara 460 Kabupaten/Kota dan 33 provinsi di Indonesia yang berhasil mencapai UHC. Di Lampung ada 14 kabupaten yang meraih penghargaan UHC Awards," kata Nana.
Menurutnya, dengan diraihnya penghargaan ini diharapkan dapat terus jadi motivasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan mempertahankan capaian UHC demi kesejahteraan masyarakat. Dan dapat terus meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan.
"Dengan penghargaan ini, pemerintah ingin menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem kesehatan inklusif dan merata di seluruh Indonesia," ujarnya.
Sementara, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut, sampai saat ini total kepesertaan JKN-KIS mencapai 98.19 persen dari 33 provinsi dan 460 Kabupaten/Kota di Indonesia. Menurutnya cakupan kesehatan semesta merupakan salah satu target utama dalam SDG's ke-3, dimana WHO mencanangkan UHC dapat dicapai oleh negara-negara dunia pada Tahun 2030.
"Wujud tanggungjawab negara adalah setiap penduduk bisa mendapatkan akses yang sama dalam jaminan sosial bidang kesehatan. Salah satu upayanya adalah dengan menyelenggarakan JKN-KIS," kata Amin.
Dikatakannya, sejak diluncurkan pada Januari 2014, pemerintah pusat dan daerah mendukung JKN-KIS sebagai salah satu program prioritas Nasional. Dukungan dilakukan dengan mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah kedalam program JKN-KIS dengan komitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui program JKN-KIS.
"Jaminan kesehatan merupakan salah satu strategi dalam pengurangan beban dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, sehingga masyarakat yang sudah tergabung dalam JKN-KIS dapat terhindar dari kemiskinan," pungkasnya. (Rls/Rama)
