HELOINDONESIA.COM - Pemerintah Ghana secara resmi telah mengajukan kebangkrutan.
Negeri itu terlilit utang dan tidak mampu membayarnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Presiden Nana Akufo-Addo disebut bangkrut karena sudah tidak sanggup membayar utang sebesar US$ 3 miliar (sekitar Rp 46,50 triliun) ke International Monetary Fund (IMF) atau biasa dikenal dengan istilah Dana Moneter Internasional.
Selain itu, Pemerintah Ghana juga masih berutang kepada sebuah perusahaan listrik independen sebesar US$ 1,58 miliar atau Rp 24,49 triliun.
Baca juga: Pj Bupati Tuba Raih Penghargaan The Best Leader Public Service di IMM Asia Awards 2023
Kondisi ini membuat negara tersebut berisiko akan mengalami pemadaman listrik secara massal.
Berdasarkan Business Insider, kondisi seperti ini bukanlah hal pertama kali untuk negara tersebut, melainkan sudah ke-17 kali semenjak kemerdekaannya.
"Pemerintah (Ghana) pada dasarnya telah bangkrut. Ini adalah kali ke-17 Ghana terpaksa meminta dana (IMF) sejak negara tersebut memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957. Krisis terbaru ini sebagian disebabkan oleh pandemi virus corona, invasi Rusia ke Ukraina, dan harga pangan dan bahan bakar yang lebih tinggi," tulis Business Insider.
Demi mengatasi kondisi tersebut, IMF sendiri dikabarkan telah membuat rencana penyelamatan untuk mengatasi utang Ghana, membatasi pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan melindungi populasi yang paling rentan sambil melakukan negosiasi dengan kreditor asing.
Melansir dari Reuters, ekonomi yang melemah itu membuat Bank Sentral Ghana menaikan suku bunga hingga 30 persen pada Agustus 2023.
Langkah tersebut digunakan untuk mengatasi inflasi di negara tersebut.
Baca juga: Sangat Bagus Dikonsumsi Saat Depresi, Berikut 6 Makanan yang Bisa Membuat Hati Kita Bahagia
Namun, keputusan tersebut dianggap merugikan dunia usaha dan rumah tangga.
Banyaknya kontraktor dan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja memperparah masalah pengangguran di Ghana.
Beberapa Demonstran mengibarkan bendera Ghana dan mengecam tingginya biaya hidup dan kurangnya lapangan pekerjaan.
