LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Forum Komunikasi Putra-Putri Indonesia Bersatu (FKPPIB) prihatin kasus korupsi triliunan di BUMN. Wadah organisasi putra-putri karyawan BUMN ini mendukung KPK dan Kejagung memberantas korupsi di tempat orangtua mereka bekerja.
"Terakhir, kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga Rp300,3 T, kasus pembelian lahan tebu di PTPN XI, dan masih banyak lagi,” kata Muhammad Ilham, sekretaris FKPPIB Korda Sumsel akhir pekan lalu.
Forum yang beranggota anak-anak milenial ini menyatakan sangat prihatin dengan bobroknya pengelolaan BUMN. FKPPIB mengapresiasi KPK dan Kejagung atas keberhasilannya dalam mengungkap kasus korupsi di beberapa BUMN.
Ilham berharap aparat penegak hukum terus bekerja keras dalam mengungkap kasus korupsi di BUMN dan tidak ragu meskipun melibatkan pejabat tinggi negara.
"FKPPIB mengapresiasi kinerja KPK dan Kejagung dalam mengungkap kasus korupsi di BUMN. Hal ini menunjukkan komitmen aparat hukum dalam memberantas korupsi di semua sektor, termasuk BUMN yang selama ini belum tersentuh.
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah membuat perusahaan BUMN lambat untuk maju bahkan cenderung mundur," tegas Alumni Hukum Universitas Sriwijaya.
Lebih lanjut, ia mengatakan tidak sedikit perusahaan plat merah (BUMN) mengalami kerugian akibat salah dalam pengelolaan.
Ia meminta KPK dan aparat penegak hukum lain juga dapat masuk dalam area ini dengan menyelidiki, mengapa perusahaan dengan aset dan potensi besar bisa merugi.
Menurutnya, kinerja keuangan perusahaan bisa menjadi indikator awal apakah perusahaan itu bermasalah atau tidak, apakah ada kesalahan keputusan, kebijikan dan investasi yang menyebabkan perusahaan rugi.
"Kita merasa miris aset negara yang dititipkan untuk dikelola bisa merugi. Secara kinerja, produsi dan produktivitas bisa dibilang dibawah perusahaan swasta," katanya.
Lebih lanjut, disebutkannya, tak sedikit aset perusahaan BUMN terbengkalai dan bersengketa serta lambat dalam penyelesaian, hingga berlarut-larut hingga merugikan negara.
Padahal, hal itu dapat dimintakan pertangungjawaban direksi yang dipercayakan untuk memimpin perusahaan.
"Masyarakat harus terus mengawasi kinerja KPK dan memberikan dukungan kepada KPK dalam memberantas korupsi. Kita harus bersatu padu untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi," pungkasnya.
Dalam catatannya, ada beberapa waktu terakhir, KPK telah berhasil mengungkap beberapa kasus korupsi di BUMN, seperti di PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, PT PLN, di PT Dirgantara Indonesia.
"Baru-baru ini, kasus korupsi pengadaan subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya," ungkap Ilham. Hal senada disampaikan aktivis Milenial Perkebunan Nusatara dan Jaringan Rakyat, Alinda Bukhori.
Ia memberikan apresiasi kinerja KPK dalam mengungkap kasus korupsi di BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa KPK tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi.
"KPK harus terus bekerja keras dalam memberantas korupsi di BUMN. Kita harus dukung KPK agar korupsi di Indonesia bisa diberantas," ujar Andi Ketua Umum Jaringan Rakyat. (Rls/HBM)
-