HELOINDONESIA.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan tuntutan Lima (5) tahun penjara kepada Mantan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Sumatera Utara (Sumut) Rizak Taruna Zega. Karena, dinilai terbukti korupsi pada proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Gunung Sitoli. Senin 12 Agustus 2024.
Dalam Tuntutannya JPU menilai, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsider, pada Pasal 3 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.
“Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun,” tegas JPU Ahmad Hawali di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin 12 Agustus 2024.
Selain itu, Jaksa juga menuntut Rizak untuk membayar denda sebesar Rp100 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
“Menghukum terdakwa membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1.883.400 (Rp1,8 miliar). Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar UP paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi UP tersebut,” tambah Hawali.
Namun, lanjut JPU, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara.
Sementara itu, Temazisokhi Telaumbanua selaku mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Dinas BMBK Sumut yang juga terdakwa dalam perkara ini dituntut 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun) penjara dan enda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.
Menurut Jaksa, hal-hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Tipikor.
“Hal-hal yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, para terdakwa merasa bersalah,” kata Hawali.
Lanjut Jaksa, hal-hal yang meringankan tambahan khusus untuk terdakwa Temazisokhi bahwa uang kerugian keuangan negara Rp2.454.949.986 (Rp2,4 miliar) telah dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp571.549.986 (Rp571 juta). Namun, sebesar Rp311.549.986 (Rp311 juta) telah dikembalikan ke negara melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli.
Jaksa melanjutkan, di mana uang sebesar Rp260.000.000 (Rp260 juta) dipergunakan untuk keperluan kantor dan uang sebesar Rp311 juta dikembalikan terdakwa ke kas negara melalui rekening titipan RPL Kejari Gunungsitoli pada 1 Agustus 2024.
“Agar uang sebesar Rp311 juta yang telah dititipkan terdakwa ke rekening Kejari Gunungsitoli pada tanggal 1 Agustus 2024 dirampas untuk negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dinikmati terdakwa,” sebut Hawali.
Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan, selanjutnya Majelis Hakim yang diketuai As’ad Rahim menunda persidangan hingga Jumat (16/8/25) dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dari para terdakwa.
