HELOINDONESIA.COM - Danau Cipondoh sangat potensial dan menjadi satu-satunya destinasi wisata di Kota Tangerang. Destinasi wisata perairan itu sejatinya bisa dipakai untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun sayangnya, Danau Cipondoh dikelola oleh oknum-oknum tertentu.
Karena tidak dikelola secara profesional, uangnya pun menguap nggak karuan. Padahal, jika bisa dikelola Pemkot, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang.
"Jika dikelola Pemkot, UMKM menggeliat, ekonomi bagus, kemacetan tidak lagi terjadi di sepanjang jalan Danau Cipondoh. Saat ini kondisinya semrawut, amburadul, dan macet luar biasa. Apalagi kalau di hari Sabtu dan Minggu. Karena memang dikelola oleh bukan yang profesional, makanya sampai saat ini banyak masalah yang tidak kelar-kelar," sebut Anggota DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal kepada Heloindonesia pada Selasa (11/4/2023) malam.
Tasril mengungkapkan, selain kesemrawutan, banyak juga parkir liar yang nggak tau ke mana nyetor uangnya.
"Saya minta provinsi Banten turun tangan dan menyetop kegiatan liar ini dan mau menyerahkan pengelolaan dan kerjasamanya ke Pemkot Tangerang," jelasnya.
Padahal, Pemkot Tangerang itu juga sudah memilik BUMD, namanya PT PNG.
"Kalau dikelola PT PNG penghasilannya bisa menjadi PAD, lumayan," ujarnya.
Yang membuat Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang berang, ternyata ditemukan adanya 13 sertifikat liar di Danau Cipondoh.
"Ini nggak rasional. Masa' danau Cipondoh ada orang per orang memiliki sertifikat atas danau. Itu kan tanah provinsi. Kok orang bisa membuat sertifikat di danau itu," ujarnya heran.
Tasril menduga, ada kongkalikong, ada oknum tertentu yang menggelontorkan hingga mengeluarkan sertifikat ini. Mirisnya lagi, lanjut Tasril, Danau Cipondoh yang dulu memiliki luas 126 hektar, kini tinggal berkisar 86 atau di bawah 90 hektar.
"Itu tanah ke mana. Kok ada restoran yang di bangun di atas danau itu. Restoran JR, restoran macem-macemlah, dan ada orang yang menguruk tanah di danau Cipondoh digunakan untuk usaha juga. Makanya saya sebagai wakil rakyat meminta Pemprov Banten turun tangan untuk menyerahkan destinasi wisata itu ke Pemkot Tangerang," jelasnya.
Disinggung soal oknum dan ada pihak liar yang mengelola danau itu, Tasril tak mau menyebutkan siapa orangnya. Dia hanya mendesak Pemprov dan Pemkot menuntaskan persoalan ini. Karena sayang, Danau Cipondoh aset satu-satunya sebagai destinasi wisata di Kota Tangerang.
Morat-maritnya pengelolaan Danau Cipondoh ini, papar Tasril, bermula ketika sertifikatnya digadaikan ke Singapura oleh pejabat jaman Zakaria Mahmud dulu. Sayangnya dia tak menyebutkan tahun berapa bukti kepemilikan tanah itu digadai.
"Saya lupa di bawah tahun 2000. Bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari Jakarta, digadaikan ke Singapur, sempat rebengkalai sekian tahun. Pemkot tidak bisa mengelola Danau Cipondoh ini, karena milik provinsi. Makanya kemarin di paripurna, saya minta Gubernur Banten Almuktabar, tolong Danau Cipondoh ini diserahkan ke Pemkot Tangerang untuk kerjasama, dan sepertinya Pemprov Banten setuju. Kalau tidak dikelola secara profesional, Danau Cipondoh ini makin amburadul," jelasnya.
Terkait dengan digadainya sertifikat, lanjut Tasril, masalah itu sudah clear. Dan sertifikat sudah dikembalikan ke Pemprov Banten. Karena itulah dengan adanya temuan 13 sertifikat liar itu jadi indikasi adanya kongkalikong.
Tasril mengungkapkan bahwa ada sertifikat di atas sertifikat yang dimiliki Pemprov Banten itu dibuat oleh oknum-oknum yang tinggal di wilayah danau itu juga.
"Informasi ini saya dapat dari pejabat PU Provinsi Banten yang mengatakan agak aneh kalau di Danau Cipondoh ini ada 13 sertifikat. Saya menganalisa dengan mudahnya oknum ini membuat sertifikat tentu saja ada link atau kongkalikong antara mafia tanah dan oknum pejabat yang melakukannya secara mulus menerbitkan sertifikat liar itu. Karena mereka juga sampai saat ini masih menjabat. 13 sertifikat ini bisa tumpang tindih, bisa juga liar," urainya.
Haikal
