LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- KPK menyita Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak atas kasus Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA) yang terkena OTT dugaan korupsi pemotongan anggaran OPD, fee travel umrah, dan suap BPK untuk memperoleh WTP.
Uang setoran itu akan digunakan untuk dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau 2024, kata Wakil Ketua KPK Alexander dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat (7/4/2023).
Uang Rp26,1 miliar itu bukti awal adanya pemotongan anggaran OPD Pemkab Kepulauan Meranti, fee jasa travel umrah, dan suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
MA juga menerima Rp1,4 miliar dari PT Tanur Muthmainnah (PT TM) atas kemenangannya dalam proyek pemberangkatan umrah bagi takmir masjid. Dia lalu memberikan Rp1,1 M kepada MFH selaku ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau.
??Sejauh ini dugaan uang sebagai bukti dalam tangkap tangan ini miliaran rupiah. Masih terus dikonfirmasi kepada para terperiksa,? ucap Ali. Dia menambahkan KPK tidak memandang besar atau kecilnya tindak pidana korupsi.
KPK memastikan akan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. ?Sedikit atau banyak sama saja, bahkan menerima janji terkait penyalahgunaan jabatan sebagai penyelenggara sudah masuk kategori tindak pidana korupsi,? kata Ali.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Yakni Bupati Meranti Muhammad Adil; Kepala BPKAD Kabupaten Meranti Fitria Nengsih; dan Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa.
Ketiga orang tersebut ditampilkan dalam konferensi pers. Mereka menggunakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Selama konferensi pers, saat Alexander menerangkan kasus korupsi, ketiga tersangka itu menghadap ke belakang.
?Dalam kegiatan tangkap tangan ini, Tim KPK mengamankan bupati dan beberapa pejabat Pemkab Kepulauan Meranti lainnya, serta satu auditor BPK perwakilan Riau.
?Pada OTT kali ini, KPK mengamankan 25 orang yang terdiri dari bupati, sekda, kepala dinas dan badan, kepala bidang dan pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, ajudan bupati, dan pihak swasta.
?Berdasarkan LHKPN pada 29 Maret 2022 untuk periode 2021, MA memiliki kekayaan Rp4,78 miliar dan tanpa hutang. Kekayaan itu terdiri dari 73 jenis tanah dan bangunan yang diklaim hasil sendiri berada di sejumlah wilayah Kepulauan Meranti dan sejumlah wilayah lain di Provinsi Riau.
Dengan total harga tanah dan bangunannya mencapai Rp4.317.400.000. ?Adil juga melaporkan lima alat transportasi dan mesin berupa motor senilai Rp174.000.000 serta harta kas dan setara kas senilai Rp244.177.310. (HBM)
