HELOINDONESIA.COM -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penanganan perubahan iklim di Indonesia membutuhkan anggaran sebesar USD 281 miliar atau setara dengan Rp 4.000 triliun. Jumlah ini setara dengan 1,1 kali anggaran negara Indonesia selama satu tahun.
"Mungkin banyak dari hadirin tidak tahu apa arti USD miliar. Jadi, saya akan menerjemahkannya menjadi Rp 4.000 triliun. Ini setara dengan 1,1 kali dari total anggaran Indonesia setiap tahun," kata Sri Mulyani dalam Indonesia Sustainable Forum (ISF) 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (6/9/2024).
Sri Mulyani juga menekankan bahwa untuk mencapai transisi energi, tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diperlukan anggaran khusus untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim.
Baca juga: Terciduk Megawati Hangestri Bersebelahan Kursi dengan Bukilic
"Tidak hanya dengan mengalokasikan APBN, tapi juga menggunakan instrumen fiskal seperti tax allowance, tax holiday, pembebasan bea masuk, dan sebagainya," terangnya. Dengan instrumen-instrumen tersebut, diharapkan dapat mendorong sektor swasta berpartisipasi dalam upaya mengatasi perubahan iklim.
Saat ini, Pemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi. Beberapa di antaranya adalah penerbitan sukuk hijau dan obligasi biru guna membiayai proyek-proyek pemerintah yang bertujuan menurunkan emisi karbon. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sejak 2018 hingga 2023, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sukuk sebesar USD 7,07 miliar.
Baca juga: Subandi Sampaikan Keinginan Warga Gedangan Kepada Jokowi, Ditanggapi Positif
Di Instagram pribadinya, Sri Mulyani juga menyoroti bahwa perubahan iklim tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa bencana perubahan iklim dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan yang paling terdampak.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran aktif sektor swasta, MDB (Multilateral Development Banks), dan filantropis dalam upaya kolektif mengatasi perubahan iklim.
Sri Mulyani menambahkan bahwa tantangan utama saat ini adalah bagaimana tetap melanjutkan pembangunan sambil mereduksi emisi karbon.
Terlebih bagi kawasan ASEAN yang memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi yang baik dan harus terus dipertahankan. Dekarbonisasi adalah suatu keharusan, dan Indonesia akan terus berdiskusi serta menerima masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan mendesain transisi energi yang tepat dalam mengatasi perubahan iklim.***