HELOINDONESIA.COM - Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto, berencana untuk mendirikan kembali Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).
Tujuan pemisahan ini adalah untuk lebih memfokuskan program pembangunan perumahan. Hashim, yang juga Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, menyatakan bahwa Prabowo telah menyetujui rencana ini.
"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) kemarin.
Baca juga: 4 Sorotan Saat FC Barcelona Menggilas 7-0 Real Valladolid
Dalam acara APEC BAC Indonesia, Hashim menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan rencana Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk membangun 3 juta rumah, dengan 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3T, serta 1 juta rumah di perkotaan.
Ilustrasi rumah sederhana
Pembangunan rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada UMKM, koperasi, dan BUMDes, sementara perusahaan kontraktor besar tidak akan diizinkan untuk terlibat dalam proyek ini. "Konstruksi akan dilakukan oleh UMKM Koperasi dan BUMDes, dan perusahaan kontraktor besar dilarang terlibat!" tegas Hashim.
Baca juga: WHO Tetapkan Mpox Darurat Kesehatan, Kenali dari Penularan Hingga Pencegahan
Target pembangunan ini ditetapkan per tahun, dan melibatkan UMKM serta BUMDes diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, yang sebelumnya mengalami penurunan sekitar 9 juta orang.
"Prabowo dan Gibran berkeinginan untuk mengembangkan kelas menengah. Kami melihat sebagian dari pertumbuhan tersebut akan datang dari UMKM dan BUMDes, dan target keberhasilan adalah 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan," tambahnya.
Selain itu, Hashim menginformasikan bahwa pemerintah juga berencana membangun 1 juta apartemen di perkotaan setiap tahunnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Di Jakarta, misalnya, kerja sama dapat dilakukan dengan PD Pasar Jaya. Untuk lahan pembangunan, pemerintah akan memanfaatkan tanah milik negara untuk memudahkan proses pengadaan.
