LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Pemkot dan pemkab se-Lampung agaknya tak bisa berharap mendapatkan hutang dana bagi hasil (DBH) dari Provinsi Lampung warisan Mantan Gubernur Ridho Ficardo (2019) jelang berakhirnya jabatan Gubernur Arinal yang tersisa hitungan bulan
Pemprov Lampung hanya bisa membayar DBH tahun berjalan yang mulai digelontorkan April nanti. Mereka tidak memiliki dana untuk membayar DBH masa lalu yang hampir Rp1 triliun untuk 15 kabupaten-kota se-Lampung.
Sumber kompeten Helo Lampung mengatakan Pemprov Lampung tidak memiliki dana untuk membayar hutang DBH karena dananya terkuras untuk membayar proyek-proyek yang gagal didanai dari pinjamam PT SMI.
"Provinsi gak punya dana, setahu saya Pemprov Lampung duitnya terkuras buat bayar proyek-proyek yang kabarnya akan dibiayai PT SMI tapi gagal,” katanya, Rabu (6/3/2024)
Dijelaskannya, pinjaman Rp500 miliar dari PT SMI tidak cair sementara para rekanan pekerjaannya sudah selesai dan harus dibayar. Jalan pintasnya, dana yang dapat dialokasikan buat mengurangi hutang DBH dipakai yang nilainya sekitar Rp1 triliun.
Helo Lampung berusaha mengkonfirmasi informasi dari lingkungan Pemprov Lampung tersebut kepada Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto. Namun, stafnya yang bernama Eti mengatakan Sekdaprov sedang dinas luar.
Plh Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Syafriyadi bersama Kabid Perencanaan Anggaran BPKAD Lampung, Mughni Emirhan.
Sebelumnya, Plh Kepala BPKAD Provinsi Lampung Syafriyadi didampingi Kabid Perencanaan Anggaran BPKAD Lampung Mughni Emirhan, Selasa (5/3/2024), malah mengungkapkan rencana pembayaran DBH pada April nanti buat tahun berjalan 2024.
Untuk yang belum terbayar DBH dan SMI tahun 2019 senilai Rp1, 7 triliun, sebelum Arinal dilantik jadi gubernur, sudah lunas untuk hutang SMI-nya. Pemprov Lampung berjanji akan membayarkan DBH secara bertahap ke pemkot dan pemkot.
Tak hanya Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana yang teriak belum diberikannya hutang DBH, Wali Kota Metro Waldi juga mengatakan ketiban kesulitan terutama perbaikan jalan di daerahnya.
"Sangat mengganggu, ada beberapa perencana yang tak dapat terlaksana," katanya di Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai, Rabu (6/3/2024). (Hajim)
-
