LAMPUNG.HELOINDONESIA.COM.--- Forum Mahasiswa dan Pemuda (Formapa) Kabupaten Lampung Timur, Himpunan Intelektual Mahasiswa (HIM) dan Dewan Ekskutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (Dema Staida) Lampung menggelar diskusi publik di Kampus Staida Lampung di Way Jepara Kamis (2/11/2023).
Diskusi dengan tema "Lampung Timur, Apa Yang Salah?" dibuka Darjiono sekretaris kecamatan Wayjepara dan moderator Nanda Vesti Naliu, menghadirkan pemateri Ketua DPD KNPI Lampung Iqbal Ardiansyah, Anggota DPRD M.Zakwan, Sekretaris Bappeda Elinda, pengajar Staida Lampung Mahfud dan khairuddin, sekretaris PWI Lampung Timur yang juga wartawan Helo Indonesia Lampung.
Ketua DPD KNPI Lampung Iqbal Ardiansyah mengatakan, defisit anggaran tak hanya terjadi di Kabupaten Lampung Timur, tapi juga melanda kabupaten/kota termasuk provinsi di tanah air dan penyebabnya pun bermacam-macam.
Baca juga: Jari Penjaga ATM Mini Nyaris Putus Dirampok di Mesuji
Secara umum, defisit suatu daerah disebabkan beberapa hal seperti daya beli masyarakat rendah, lemahnya nilai tukar rupiah, pembiayaan pembangunan dan inflasi.
"Ketika covid melanda tanah air dan dunia, kadang itu yang dijadikan alasan kenapa suatu daerah kabupaten atau provinsi mengalami defisit,"tegas Iqbal.
Karena defisit akan membawa dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat seperti bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran, maka kepala daerah hendaknya harus mampu mencari terobosan baru seperti memaksimalkan potensi atau sumber daya alam yang ada dengan harapan mendongkrak pendapatan.
"Jika defisit suatu daerah tak terkendali maka bisa dipastikan kabupaten itu akan sakit dan tidak sedang baik-baik saja,"pungkas Iqbal.
Baca juga: Bahaya Terlalu Banyak Mengonsumsi Telur Asin, Bisa Picu Alergi hingga Kolesterol
Anggota DPRD Lampung Timur M.Zakwan mengatakan, penyusunan anggaran atau APBD sepanjang tahun adalah proses panjang yang dimulai dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Lewat Musrenbang, pemerintah kemudian mengakumulasi kegiatan pembangunan mana skala prioritas dan mana yang harus ditunda. Hal itu dilakukan karena terbatasnya anggaran.
Terkait terjadi defisit sepanjang tahun, hal itu disebabkan beberapa faktor seperti rendahnya pendapatan dibanding belanja. Dan, untuk mendongkrak pendapatan dari beberapa sektor seperti pariwisata belum tercapai optimal.
"Lewat diskusi yang menarik ini, saya berharap adik-adik mahasiswa mampu melahirkan ide cemerlang sebagai masukan bagi pemerintah daerah,"ujar politisi Partai Gerindra itu.
Sementara itu, DR. Mahfud, pengajar Staida Lampung mengatakan, hingga saat ini Pemkab Lampung Timur memiliki payung hukum terkait rancangan pembangunan jangka panjang.
Baca juga: Ketum PWI Pusat Hendry CH Bangun Sepakat Soft Launching HPN di Bundaran HI
Sehingga hal itu meragukan investor untuk berusaha di kabupaten yang saat ini berpenduduk lebih satu juta jiwa.
"Kalau semua regulasi di kabupaten ini sudah lengkap dan pengelolaan sumber daya alam dikelola optimal, saya optimis tak akan terjadi defisit,"kata Mahfud.
Sekretaris BAPPEDA Elinda menyatakan tugas lembaganya adalah melakukan perencanaan pembangunan tiap tahun. Sedangkan untuk menyusun anggaran atau APBD pemerintah membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketua sekretaris kabupaten.
"Saya belum lama di Bappeda, dan belum dapat menjelaskan secara perinci terkait defisit anggaran," katanya.
Sementara itu, Khairuddin, Sekretaris PWI Lampung Timur yang juga wartawan Helo Indonesia.Com. mengajak mahasiswa melihat langsung kehidupan masyarakat akibat dampak dari defisit anggaran yang terjadi sepanjang tahun.
Selain itu, mahasiswa juga diminta melihat langsung potensi sumber daya alam yang dikelola masyarakat tanpa memberikan kontribusi kepada pemerintah. Sedangkan hasil yang didapat dari aktifitas ilegal seperti penambangan pasir ilegal di sejumlah kecamatan itu mencapai ratusan miliar.
"Teman-teman mahasiswa bisa melihat langsung betapa sengsaranya rakyat kita akibat defisit. Dan, anda juga bisa melihat langsung penambangan galian C liar dengan omset puluhan miliar tanpa kontribusi satu sen pun kepada pemerintah," tegasnya.
(Khairuddin)